Thursday, November 6, 2014

Raptor Migrasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Hari senin, seperti senin-senin sebelumnya di kampus saya adalah hari pelaksanaan seminar mahasiswa-mahasiswa pascasarjana. Tapi khusus pada senin kemarin, seorang teman seangkatan saya di Arsitektur Lanskap menyampaikan makalah yang merangkum hasil penelitiannya dalam 10 halaman kertas A4. Karena itu saya dan istri menyempatkan diri untuk hadir di seminar tersebut.

Penelitian teman saya tersebut berhubungan dengan habitat jenis burung raptor (predator) yang merupakan salah satu jenis burung yang melakukan migrasi secara periodik setiap tahunnya, yang dikenal sebagai Sikep Madu Asia (Inggris: Oriental Honey Buzzard). Keunikan burung ini terletak pada makanannya, meskipun jenis burung raptor yang biasanya makan daging, tapi dia juga makan larva lebah. Keunikan yang lebih spektakuler adalah setiap tahunnya burung ini melakukan migrasi dari habitat aslinya wilayah Jepang (tempat breeding), melintasi dan singgah di China, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Sumatra, dan Kalimantan yang menjadi habitat musim dingin mereka. Lokasi penelitian teman saya berada di Kabupaten Belitung yang merupakan salah satu habitat singgah mereka sebelum terbang ke wilayah Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata dan mengakhiri perjalanan migrasi musim dingin mereka di Kalimantan.

Burung Sikep Madu Asia (Oriental Honey Buzzard)
Saya sendiri tidak terlalu paham dengan penelitian tersebut, padahal pada S1 saya jurusan biologi. Tapi memang subjek penelitian saya waktu S1 adalah tumbuhan, jadi tidak terlalu paham dengan bidang hewan (Lapes!:P).

Menurut saya pribadi, penyampaian teman saya tersebut relatif baik dan rasanya relatif jelas. Berlanjut ke sesi diskusi, muncul sebuah pertanyaan atau pernyataan yang sangat-sangat mengganggu saya. Si penanya yang mengaku dari program studi bisnis (saya anggap oknum) menyatakan bahwa rekomendasi hasil penelitian teman saya yang menyebutkan perlunya upaya reklamasi lahan bekas tambang dan upaya reforestasi serta pengembangan wisata untuk melindungi kawasan yang menjadi habita burung adalah rekomendasi yang dipaksakan (tidak feasible), secara kasar... mengada-ada. Menurut dia, upaya reklamasi dan reforestasi lahan membutuhkan biaya yang sangat besar, perusahaan tidak akan mau untuk melaksanakannya.

Terkait dengan wisata, dia mengatakan masyarakat lebih senang dengan sumber pendapatan yang dapat langsung dirasakan, karena itu wisata juga menjadi tidak sesuai. Selanjutnya, menurut dia pemanfaatan lahan yang logis pada lahan pascatambang adalah dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dia kemudian mempertanyakan mungkinkah jika perkebunan kelapa sawit tersebut dapat mendukung kebutuhan hidup si raptor migrasi tersebut? Usai mendengar pernyataan dan pernyataan "manusia dengan pikiran kapitalis" seperti itu, kecepatan degup jantung saya naik. Pola pikir seperti ini (menurut saya) seharusnya dapat kita perbaiki dengan memberikan pemahaman, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menerima pendapat orang lain.

Menurut saya, ada dua hal yang sebaiknya (seharusnya) diperhatikan oleh "oknum mahasiswa bisnis tersebut" sebelum mengeluarkan pernyataannya tentang "rekomendasi yang dipaksakan", yaitu perundang-undangan atau peraturan pemerintah dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Segitiga keberlanjutan (sumber)

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang berhubungan dengan reklamasi lahan pascatambang dapat dirujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pada Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut disebutkan: (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Undang-undang yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pemerintah tersebut adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Jadi, bagi saya aneh kalau ada yang mengatakan rekomendasi untuk reklamasi lahan bekas tambang adalah rekomendasi yang dipaksakan teman saya dalam hasil penelitiannya, padahal kewajiban pengusaha tambang untuk mereklamasi lahan pasca tambangnya sudah ada dalam peraturan pemerintah. Sayangnya, (mungkin) teman saya juga tidak melihat aspek legal dari kewajiban reklamasi lahan pascatambang tersebut sehingga tidak keluar saat dia menanggapi pernyataan tersebut.

Konsep pembangunan berkelanjutan
Berbagai masalah lingkungan dan sosial yang semakin besar, luas dan beragam pada saat ini dapat kita sebut muncul karena tidak seimbangnya pembangunan tiga bidang utama dalam kehidupan manusia, yaitu ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Adapun oknum mahasiswa bisnis yang saya sebutkan diatas menurut saya termasuk dalam kelompok orang yang hanya mementingkan pembangunan ekonomi. Sebagai akibat pandangan yang hanya menggunakan satu kacamata ini, terjadi ketimpangan pada sistem kehidupan yang pada akhirnya ketiga bidang tersebut (tentu saja termasuk ekonomi) terpuruk.

Sebagai contoh ketidak-seimbangan dari tiga bidang utama pembangunan ini adalah masyarakat di Pulang Belitung. Berdasarkan beberapa literatur yang pernah saya baca tentang Belitung (jika ada kekurangan mohon dikoreksi), Belitung adalah pulau yang kaya dengan kandungan timah. Kandungan timah di Belitung termasuk dekat dengan permukaan, sehingga dapat dilakukan penambangan secara terbuka. Pertambangan terbuka sangat disenangi oleh investor atau perusahaan tambang, karena biaya untuk eksploitasinya relatif rendah dibandingkan dengan pertambangan tertutup, belum lagi dengan resiko keruntuhan tanah.

Tentu saja Belitung menjadi "kue" yang sangat menggiurkan bagi banyak investor yang tentu saja menurut saya kapitalis. Yang cukup menyedihkan bagi saya adalah, ternyata pertambangan tersebut sudah sangat lama sekali berlangsung di Belitung, bahkan sejak dari masa penjajahan Belanda. Saya ketahui informasi ini dari membaca sebagian cerita di buku Laskar Pelangi (saya tidak selesai membacanya).

Cerita di buku Laskar Pelangi yang sebagiannya telah saya baca, menjadi salah satu sumber informasi tentang kegiatan pertambangan di Belitung. Apa yang terjadi di pulau Timah tersebut bisa saya ibaratkan dengan dunia di dalam film Hunger Games dimana terdapat pusat kekuatan, kekuasaan, ekonomi dan kesejahteraan. Sedangkan bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah kaya namun masyarakatnya miskin dan marginal. Kekayaan tambang di hisap oleh orang-orang kaya yang membangun pemukiman elit yang dikelilingi desa-desa tertinggal dengan pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kondisi ini memunculkan masalah sosial seperti kecemburuan sosial (menjadi masalah sosial).

Pemerintah dengan kekuatan legitimasinya memberikan izin kepada investor dan penguasa untuk mengeksploitasi kawasan. Pada umumnya izin diberikan dengan dalih untuk dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah. Memang, eksploitasi timah sangat meningkatkan perekonomian, masalahnya, perekomonian siapa? Sementara para pemodal mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan pemerintah mendapatkan pajak serta "cipratan-cipratan lainnya," masyarakat asli hanya menjadi penonton.

Pada tahun 1991 masyarakat memang mendapatkan kesempatan untuk ikut merasakan kekayaan bumi Belitung, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat pesat dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun, aktifitis tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang relatif parah. Tanah mengalami kekeringan karena turunnya air tanah, sehingga terjadi perubahan vegetasi dan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktifitas perkebunan lada. Banyak lahan-lahan terlantar meninggalkan kolam-kolam air yang tidak dimanfaatkan.

Secara jangka pendek memang tambang tersebut meningkatkan kesejahteraan, namun yang menjadi masalah adalah saat tidak ada lagi timah untuk ditambang sementara tanah menjadi kering dan sulit untuk ditanam tanaman budidaya? Pada kelanjutannya, masalah lingkungan menjadi masalah ekonomi karena tidak ada lagi sumber penghidupan masyarakat di Belitung. Tidak ada sumber daya di kampung mereka dapat mendorong mereka untuk keluar dari kampung ke kota besar, di kota besar ada kemungkinan mereka akan menambah permasalahan sosial.

Kesimpulannya, tidak adanya keseimbangan pembangunan terhadap bidang ekologi, sosial dan ekonomi dapat merusak sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu pembangunan harus dilakukan secara seimbang terhadap ketiga bidang tersebut.

No comments:

Post a Comment